Pendidikan Dasar - Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa dari empat program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup mengenai kepuasan alumni Program studi Akuntansi S-1, Manajemen S-1 dan Akuntansi/Perpajakan D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), UHAMKA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan alumni terhadap kualitas mutu penyelengaraan pendidikan yang telah mereka terima secara menyeluruh baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana serta kompetensi yang diperoleh alumni.
Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, rumusan penelitian masalah ini adalah “Bagaimana tingkat kepuasan alumni Prodi Akuntansi S1, Manajemen S1, Perpajakan dan Akuntansi D3Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka tahun lulusan 2016/2017terhadap pimpinan, dosen, pelayanan tenaga kependidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkuliahan”.

Pada era globalisasi sekarang ini bidang pendidikan masih tetap merupakan faktor yang paling dominan dalam pembaharuan dan kemajuan suatu bangsa, terutama kualitas peserta didik. Faktor tersebut harus ditangani secara simultan sebab salah satu tujuan pendidikan dalam membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang berkuaiitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dengan segala konsekuensinya dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat tersebut merupakan tugas yang berat bagi kita semua, seirama makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini pada kenyataannya sangat membutuhkan proses terencana secara mapan. Keterkaitan dalam arti kerjasama antara komponen-komponen yang terlibat didalamnya sangat diprioritaskan. Seorang guru selalu mengharapkan agar bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai siswa secara tuntas. Ini merupakan masa yang sulit dirasakan oleh para guru. Kesulitan ini dikarenakan peserta didik yang dihadapi bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya tetapi mereka juga sebagai masyarakat sosial dengan latar belakang yang berbeda

Perencanaan adalah suatu proses yang menjembatani antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Oleh sebab itu untuk mencapai hasil yang diinginkan perlu rencana dan disusun sebelum melaksanakan suatu tindakan. Dalam pengertian manajemen perencanaan berarti proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan jangka waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi jangka panjang, menengah dan pendek. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat adalah uraian rencana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi, baik dalam lingkup WPT maupun LPT yang perlu dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran dalam setiap tahapan, selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan lingkungan permukiman transmigrasi. Penyusunan rencana taknis pengembangan masyarakat berisi berbagai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat untuk mancapai tahap pengembangan (development stage) dan tahap pemantapan (establishment stage).

Program Pengembangan Masyarakat di sektor energi khususnya sumberdaya panas bumi merupakan wujud internalisasi dari biaya eksternalitas yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya. Bentuk internalisasi biaya dimaksudkan bahwa biaya sosial yang ditanggung masyarakat karna adanya pengusahaan sumberdaya panas bumi dialihkan menjadi biaya internal yang ditanggung sepenuhnya oteh perusahaan.
Seperti pengalaman selama ini banyak perusahaan tarnbang yang beroperasi banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, polusi dan dampak tain yang merugikan masyarakat yang pada gitirannya akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Perusahaan penambangan seperti ini banyak mengeruk hasil tarnbang dengan keuntungan yang berlimpah tetapi mengabaikan kelestarian lingkungan, mengabaikan masyarakat sekitar yang akhirnya akan memicu terjadinya konflik.
Era penambangan dan pemanfaatan energi panas bumi yang syarat dengan mekanisme pasar yang kapitalistik berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi berikut Peraturan Pemerintah Rl Nomor 59 Tahun 2007, Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Tata cara pengusahaan, tanggungjawab, hak dan kewajiban pengusaha maupun kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk kewajiban untuk memajukan masyarakat sekitar diatur secara jelas dalam Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya.

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung dengan baik. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ketersediaan air, terutama air bersih tidak pernah dapat mencukupi secara maksimal.
Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, akses terhadap air bersih sering menjadi masalah. Pesatnya pembangunan diberbagai sektor dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, memerlukan air dalam jumlah yang besar, yang sering kali tidak tersedia. Kualitas air pun saat ini menjadi masalah serius, terutama karena pencemaran. Masuknya bahan pencemar ke dalam air menyebabkan kualitas air menurun sehingga tidak lagi layak digunakan untuk keperluan air minum.
Peranan air minum dalam kehidupan sangat menunjang dalam hal perbaikan kesehatan tubuh, olehnya itu air minum yang akan dikomsumsi hams betul-betul air yang tidak terkontaminasi dengan polusi. Dengan perkembangan pembangunan sarana, industri, pertambangan dan kegiatan pembangunan lainnya di samping dampak positif juga dampak negatif susah dihindari, misalnya limbah industri, polusi udara, mercuri penambangan emas, yang bisa mencemari air bersih

Sulawesi Utara sebagai salah satu propinsi yang ada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia diharapkan untuk berupaya manggali dan
meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan Asli Daerah adalah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang keuangan daerah dalam rangka Otonomi Daerah (OTODA) adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB).
Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah bea yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.

Masalah yang dihadapi di Indonesia dari beberapa priode yang lalu hingga saat ini: pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan cukup tinggi. Industri pengolahan khususnya industri gula pasir sangat potensial dikembangkan. dengan, konsep agar dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor sehingga dapat berdampak terhadap kesempatan kerja, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari data – data hasil pengamatan penduduk pada tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin meningkat, data pengangguran tahun 2008 sampai tahun 2010 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk miskin tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin menurun tetapi masih cukup tinggi, data penduduk yang bekerja pada industri pengolahan tahun 2007 sampai tahun 2009 semakin meningkat sedangkan data dari tahun 2001 sampasi tahun 2009 volume produksi semakin meningkat, tingkat konsumsi semakin meningkat dan impor juga cukup tinggi manunjukkan bahwa produksi gula pasir belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri masih harus mengimpor berkisai rata-rata ± 50 % setiap tahun atau dapat juga disimpulkan bahwa neraca perdagangan khususnya komoditi gula pasir di Indonesia berada dalam keadaan sangat pasif atau perekonomian tidak menguntungkan karena nilai impor masih jauh lebih tinggi dari pada ekspor. Hasil analisis data pada tahun 2009 angka kesempatan kerja pada industri pengolahan sebesar 10,88 %, pada tahun 2010 mengenai angka kesempatan keja = 92,59 %, tingkat penyerapan angkatan kerja 77,96 %, angka partisipasi angkatan kerja 67,83 %, angka pengangguran 7,41 %, angka kesempatan kerja pada industry gula pasir 0,06 % masing-masing dari jumlah penduduk Indonesia. Data lahan tidak poduktif masih cukup luas bisa untuk perkebunan tebu. Dengan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sangat potensial di kembangkan investasi industri gula pasir di Indonesia sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, bisa meningktkan ekspor, menurunkan impor gula pasir yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus digalakkan. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus dan berkesinambungan dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Sesuai Ketetapan MPR Rl No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa: Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi antar kawasan, peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh tanah air.(1998:93).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada daerah diberikan hak otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

This study produced several important findings, namely: (a) trade, especially foreign trade (exports and imports) and domestic production which increases the expansion of employment opportunities; (b) economic growth as measured by the growth of production and growth in investment showed an influence on the improvement of employment opportunities; and (c) Simultaneously, export, import, production and investment have a significant effect on employment. In connection with this, the Central Government of the Republic of Indonesia must continue to promote investment, especially sector Agroindustry and other agriculture-based industries, including fertilizer and pesticide industries. Imports of used clothing and used tires must be stopped to allow the national industry sector to recover profitable economic capacity. The agricultural sector must still get attention, especially food crops such as soybean, corn and rice and fruit to strengthen national food agriculture and agriculture-based industries as well as save on foreign exchange

One of the problems faced by Indonesia, which lies in the industrial sector of sugar, that sugar production in the country that cannot meet consumption needs, so do imports from several countries. There is a huge opportunity to improve the national sugar production. Increased production of sugar to meet domestic needs have been programmed by the government through sugar self-sufficiency program. At first, self-sufficiency is to be achieved in 2014, but a number of considerations, postponed until 2019. Self-sufficiency has several benefits, among others; (a) increase the income of sugar cane farmers; (b) to be independent from the State (importers); (c) to create new jobs, and; (d) save on the use of foreign exchange. Although self-sufficiency has strategic benefits, but there are some constraints, namely; (a) sugar factories generally are old; (b) the total area of sugarcane plants dwindling; (c) the price of sugar on the world market is relatively cheap, so employers tend to be happy import, and; (d) it is difficult to get adequate land as possible to increase the production of sugar cane, mainly in Java.
The data were analyzed using multiple linear regressions, that the sugar production is positively correlated with the total area of the sugar cane crop, but negatively correlated with the volume of imports. This finding reinforces the self-sufficient, that the national sugar production can be increased through increased production and reduced imports of sugar cane. Another fact, domestic sugar consumption was positively correlated with domestic production and imports. This means that imports of sugar can be omitted if the national production has been able to self-sufficiency. For the success of self-sufficiency program is deemed necessary to improve the governance of the national sugar. In this case there is a choice, continuing the pattern of the core estate and smallholder (PIR), which is already applied, or implementing contract farming or cooperative farming.