Author: 4dm1n_1ct

This paper explains basic concepts of technology cluster in developing Small-Medium Entrcprises (SMEs). The role of technology in achieving firm’s competitive advantage Is firstly discussed. Problems in accessing technology for SMEs are also briefly described. A mode! of technology cluster for SMEs that consist of three dimensions (level, approach, sub-system) is then outlined and specifically developed by sub-system.

Jakarta sebagai pusat pemerintahan mempunyai penduduk asli dengan ciri utamanya mempergunakan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu, tinggal dan berkembang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 1619 nama “Betawi” disebut berasal dari kata “Batavia”. Nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dahulu (Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1995-2012). Namun sebetulnya penamaan Betawi sudah muncul jauh sebelumnya sebelum datangnya Jendra Hindia Belanda, Jan Pieterszon Coen datang dan berambisi untuk membangun kota yang disebut Batavia (Saidi, 2004, hal, vii). Menurut Satradarma dalam saidi (2004, hal, 14) bahwa orang Betawi sejak 1865 telah menamakan dirinya sebagai orang Betawi, walau sebelum tahun 1865 disebut ‘orang selam’ yang merupakan sebutan khusus dari pendatang (Cina,Arab,Eropa) karena mayoritas beragama Islam. Istilah Betawi baru populer pada tahun 1970, sebelumnya penduduk asli Jakarta menyebutkan diri sebagai orang Melayu.

Globalisasi dan era ekonomi bebas seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengancam integrasi nasional. Belum lagi otonomi daerah yang menunjukan lokalitas masing-masing daerah sehingga potensi terjadinya integrasi nasional semakin besar. Padahal inti dari integrasi nasional lebih menekankan pada perstuan persepsi dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakatsehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan sejarah dapat menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Rasa senasib sepenanggungan ditunjukkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi saksi sejarah bagaimana keinginan untuk bersatu muncul di kalangan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah lain seperti Proklamasi Kemerdekaan, dibuatnya Bendera Merah Putih, diciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bahsa kesatuan bahasa Indonesia menjadi sebuah kesepakatan nasional menjadi salah satu bukti pentingnya pendidikan sejarah dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Tulisan ini merupakan kajian pustaka mengenai bagaimana pendidikan Sejarah dapat menjaga integrasi nasional dari ancaman dalam dan luar negeri, serta model pembelajaran sejarah yang efektif bagi siswa untuk memahami jati diri sebagai bangsa Indonesia. Diharapkan tulisan ini dapat menunjukkan kepada pembaca, bahwa semboyan “jangan sekali-kali melupakan sejarah” masih releva dengan kehidupan pada saat ini dan dapat menjaga integrasi bangsa dari ancaman dalam dan luar negeri.

The purpose of this research is to know how authentic assessment given in social studies. Learning social studies in junior high school includes materials of History, Geography, Economics and Sociology. In monodisciplinary, each of these materials have characteristics and a different way in the planning, implementation and evaluation. But in term of interdisciplinary, evaluation was made in order to provide a throught assessment. In an authentic assessment of students are required to show meaningful tasks then assessed directly in the classroom. Nevertheless, authentic assessment is not only implement in the classroom, but also can assess the tasks performed outside the classroom with project-based learning. The method used in this research is a survey conducted for teachers of social studies in Jakarta. The results showed that an authentic assessment can help students to display meaningful tasks then assessed directly in the classroom. However, authentic assessment is not only implemented in the classroom, but also can assess the tasks performed outside the classroom with project-based learning.

One of the problems faced by Indonesia, which lies in the industrial sector of sugar, that sugar production in the country that cannot meet consumption needs, so do imports from several countries. There is a huge opportunity to improve the national sugar production. Increased production of sugar to meet domestic needs have been programmed by the government through sugar self-sufficiency program. At first, self-sufficiency is to be achieved in 2014, but a number of considerations, postponed until 2019. Self-sufficiency has several benefits, among others; (a) increase the income of sugar cane farmers; (b) to be independent from the State (importers); (c) to create new jobs, and; (d) save on the use of foreign exchange. Although self-sufficiency has strategic benefits, but there are some constraints, namely; (a) sugar factories generally are old; (b) the total area of sugarcane plants dwindling; (c) the price of sugar on the world market is relatively cheap, so employers tend to be happy import, and; (d) it is difficult to get adequate land as possible to increase the production of sugar cane, mainly in Java.
The data were analyzed using multiple linear regressions, that the sugar production is positively correlated with the total area of the sugar cane crop, but negatively correlated with the volume of imports. This finding reinforces the self-sufficient, that the national sugar production can be increased through increased production and reduced imports of sugar cane. Another fact, domestic sugar consumption was positively correlated with domestic production and imports. This means that imports of sugar can be omitted if the national production has been able to self-sufficiency. For the success of self-sufficiency program is deemed necessary to improve the governance of the national sugar. In this case there is a choice, continuing the pattern of the core estate and smallholder (PIR), which is already applied, or implementing contract farming or cooperative farming.

This study produced several important findings, namely: (a) trade, especially foreign trade (exports and imports) and domestic production which increases the expansion of employment opportunities; (b) economic growth as measured by the growth of production and growth in investment showed an influence on the improvement of employment opportunities; and (c) Simultaneously, export, import, production and investment have a significant effect on employment. In connection with this, the Central Government of the Republic of Indonesia must continue to promote investment, especially sector Agroindustry and other agriculture-based industries, including fertilizer and pesticide industries. Imports of used clothing and used tires must be stopped to allow the national industry sector to recover profitable economic capacity. The agricultural sector must still get attention, especially food crops such as soybean, corn and rice and fruit to strengthen national food agriculture and agriculture-based industries as well as save on foreign exchange

Dalam rangka memenuhi tujuan negara yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur, maka pembangunan di segala bidang harus digalakkan. Pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap, terus-menerus dan berkesinambungan dari tingkat pusat sampai ke daerah.
Sesuai Ketetapan MPR Rl No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa: Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, peningkatan investasi, pengembangan kelembagaan dan penguasaan teknologi, kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, efektif dan efisien, kerjasama ekonomi antar kawasan, peningkatan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan daerah untuk mencapai kemajuan, kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh tanah air.(1998:93).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kepada daerah diberikan hak otonomi yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

This paper analysis relation andimpacts of Islamicity on happiness, with human development and global competitiveness as moderating variables.Cross-nations data on Islamicity, human development, global competitiveness and happiness were collected from 123 countries and employed in a path analysis model. The result showed that there were positive and very strong correlations between Islamicity and happiness (r14= 0.81), between global competitiveness and happiness (r34= 0.76), and between human development and happiness (r24= 0.82). Path coefficients indicated that direct impact of Islamicity on happiness was positive and significant (P41= 0.36), direct impact of global competitiveness on happiness was positive and significant (P43= 0.06), direct impact of human development on happiness was positive and significant (P42= 0.46). Indirectly, the impact of Islamicity on happiness, through global competitiveness was positive, but statistically not significant (P43-P31= 0.04), the impact of Islamicity on happiness through global competitiveness and human development was positive, but statistically not significant (P43-P32-P21= 0.01) and the impact of Islamicity on happiness through human development was positive and significant (P42-P21=0.39). Implication of this finding was that applying Islamic teaching and implementing the practice of human development would be very important to make people happy and to maintain happiness.

Munculnya perkampungan kumuh di kota-kota besar Jakarta misalnya, sebenarnya berawal dari pesatnya pertumbuhan penduduk terutama akibat derasnya laju arus urbanisasi. Ini merupakan konsekuensi logis dari sangat timpangnya laju pertumbuhan ekonomi antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Hampir setiap tahun selalu muncul gagasan untuk menangkal arus membanjirnya masyarakat yang berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau tahun lalu Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar jakarta di canangkan kembali sebagai kota tertutup bagi pendatang baru, seperti pernah dicanangkan pada tahun 1970-an. Setelah lebaran tahun ini, beberapa orang anggota DPRD DKI Jakarta, yaitu Wakil Ketua Komisi D.H.Abu Bakar, dan Sekretaris FPDI, Romulus Sihombing, mengusulkan agar segera dibentuk forum konsultasi antar Pemda seluruh Indonesia